KARAWANG, KANALKARAWANG.COM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi, menilai kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang gagal memenuhi target prioritas pada akhir 2025. Ia mendesak Bupati Karawang segera mengevaluasi Kepala DPKP, Rochman, dan seluruh jajarannya menyusul banyaknya program pertanian yang tidak dijalankan.
Menurut Nurhadi, puluhan proyek infrastruktur pertanian hingga pertengahan November 2025 belum tersentuh pengerjaan, padahal anggaran telah tersedia. Ia menilai, jika proyek tetap dipaksakan dikerjakan dalam waktu singkat, hasilnya berpotensi tidak optimal dan berisiko menimbulkan masalah administratif maupun teknis.
“Ini sudah lewat lebih dari 45 hari kalender. Kalau dipaksakan, bisa nyebrang tahun, dan kalau akali tanggal bisa jadi ‘celaka berjamaah’. Belum lagi curah hujan tinggi dan harga material naik,” katanya.
Nurhadi menyebut kondisi tersebut berpotensi merugikan semua pihak: pemerintah daerah yang gagal mendapatkan kualitas pekerjaan terbaik, pengusaha yang terbentur kenaikan biaya, dan terutama petani yang akhirnya menerima infrastruktur tidak layak.
Ia meminta DPKP memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai penyebab keterlambatan. Menurutnya, publik berhak tahu apakah ada persoalan internal yang membuat program tidak berjalan, khususnya karena sektor pertanian merupakan janji politik kepala daerah.
“Jangan sampai ada sesuatu di dalam DPKP, tapi yang dirugikan masyarakat dan petani. Ini harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, juga mengkritisi rendahnya serapan anggaran DPKP yang baru mencapai 57 persen per 17 November 2025. Ia menilai pola belanja OPD masih berulang, program dikerjakan di akhir tahun sehingga serapan rendah dan pekerjaan tidak optimal.
Mumun meminta percepatan pelaksanaan program, terutama yang langsung berhubungan dengan petani, seperti Jaringan Irigasi Tersier (JITUT).
“Program harus berjalan tepat waktu agar hasil panen optimal,” ujarnya.
DPRD memastikan akan memperketat monitoring dan evaluasi serapan anggaran seluruh OPD hingga akhir tahun, dengan harapan produktivitas pertanian dan manfaat program dapat dirasakan masyarakat.(red)
