KARAWANG, KANALKARAWANG.COM – Konflik antara mahasiswa dan pihak rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) kembali memanas.
Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa Unsika (AKBMU) melayangkan kritik keras terhadap rektorat yang dinilai tidak akuntabel, anti-dialog, dan berupaya menghindari evaluasi publik terkait kebijakan parkir berbayar di lingkungan kampus.
Kemarahan mahasiswa memuncak setelah pihak rektorat diduga akan mangkir dari agenda Sidang Rakyat yang akan digelar pada Selasa (26/8/2025).
Sidang ini sejatinya disiapkan mahasiswa sebagai forum evaluasi terbuka untuk menguji kebijakan kampus secara langsung di hadapan publik.
“Ketidakhadiran rektorat di Sidang Rakyat adalah bukti nyata bahwa mereka menutup telinga atas suara mahasiswa. Mereka abai pada prinsip keterbukaan yang seharusnya dijunjung kampus negeri,” tegas pernyataan resmi AKBMU.
Surat Penghentian Sementara, Bukan Solusi Permanen
Mahasiswa menilai kebijakan rektorat yang hanya menghentikan sementara penerapan tarif parkir sebagai manuver politik sesaat untuk meredam eskalasi protes.
Dalam rilisnya, AKBMU menegaskan bahwa pemberhentian sementara parkir berbayar bukanlah jawaban atas tuntutan mahasiswa karena kebijakan itu bisa diaktifkan kembali kapan saja tanpa mekanisme transparansi.
“Kami tidak bisa menerima solusi sementara. Hari ini gratis, besok bisa bayar lagi. Ini hanya taktik meredam gerakan, bukan penyelesaian masalah,” lanjut pernyataan tersebut.
Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa Unsika menegaskan empat sikap resmi mereka:
1. Rektorat Dinilai Anti-Dialog dan Tidak Transparan
Absennya pihak rektorat dari Sidang Rakyat dinilai sebagai penolakan terhadap dialog terbuka.
Mahasiswa menilai pihak kampus menutup diri dari kritik dan gagal menjalankan prinsip akuntabilitas.
2. Parkir Berbayar Harus Dicabut Permanen
Mahasiswa menolak segala bentuk parkir berbayar di kampus. Menurut mereka, kebijakan ini justru membebani mahasiswa di tengah kenaikan biaya hidup.
3. Kebijakan Kampus Harus Libatkan Mahasiswa
Sebagai kampus negeri yang dibiayai negara, setiap kebijakan yang menambah beban biaya mahasiswa harus melibatkan perwakilan mahasiswa sejak tahap perumusan.
4. Sidang Rakyat Jalan Terus, Rektor Absen Bukan Masalah
Mahasiswa menegaskan bahwa Sidang Rakyat akan tetap dilaksanakan meski pihak rektorat tidak hadir. Justru, mangkirnya rektor akan menjadi bukti publik bahwa pihak kampus enggan diuji secara terbuka.
AKBMU juga kembali menegaskan empat tuntutan pokok mereka kepada rektorat:
1. Cabut permanen kebijakan parkir berbayar di Unsika.
2. Audit dan publikasikan secara transparan pengelolaan dana parkir selama ini.
3. Libatkan mahasiswa dalam setiap kebijakan kampus yang berdampak langsung.
4. Wujudkan fasilitas kampus yang memadai dan layak.
Menurut AKBMU, aksi protes ini bukan sekadar unjuk rasa spontan, melainkan gerakan kolektif berbasis kesadaran kritis.
Mereka menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang belajar dan pengembangan intelektual, bukan sekadar ruang komersialisasi.
“Gerakan ini bukan sekadar turun ke jalan, melainkan penguatan nalar kritis dan perlawanan terhadap komersialisasi kampus. Kami mengajak seluruh civitas akademika Unsika untuk terus mengawal, berdiskusi, menulis, dan bergerak bersama,” pungkas pernyataan itu.
Sidang Rakyat akan tetap berjalan sesuai jadwal. Semua mata kini tertuju pada langkah rektorat berikutnya: apakah akan membuka ruang dialog atau terus memilih jalan diam.(red)
