KARAWANG, KANALKARAWANG.COM – Pemerintah Kabupaten Karawang terus memperkuat komitmen dalam membangun ekonomi desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Dinas Koperasi dan UKM, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pendirian Koperasi Merah Putih menjadi salah satu langkah konkret untuk mendorong kemandirian ekonomi warga desa.
Kepala DPMD Karawang, Syaefulloh, menyampaikan bahwa hingga pertengahan Juli 2025, setidaknya 200 dari 309 desa di Karawang telah memiliki koperasi berbadan hukum. Koperasi tersebut merupakan bagian dari program Koperasi Merah Putih Desa yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan didukung penuh oleh DPMD, terutama dalam proses awal seperti musyawarah desa dan pendampingan teknis.
“Karena ini menyangkut kelembagaan desa, maka DPMD hadir dalam tahapan fasilitasi. Namun secara kelembagaan, koperasi desa ada di bawah kewenangan Dinas Koperasi,” ujar Syaefulloh, Senin (14/7).
Selain koperasi, Pemkab Karawang juga terus mendorong penguatan peran BUMDes sebagai tulang punggung ekonomi desa. Saat ini terdapat 297 BUMDes yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk 4 BUMDes Bersama hasil transformasi dari program eks-PNPM.
Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 126 BUMDes yang tercatat aktif dan memiliki badan hukum resmi. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan, DPMD membagi BUMDes ke dalam empat klasifikasi: perintisan, pemula, berkembang, dan maju.
“Klasifikasi ini penting agar desa tahu posisi mereka dan bisa diarahkan ke level yang lebih tinggi sesuai potensi lokal yang dimiliki,” jelasnya.
Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, DPMD bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk menghadirkan Direktur BUMDes nasional dalam sesi pendampingan teknis. Di samping itu, tenaga pendamping desa juga dimaksimalkan perannya untuk mengawal pengembangan BUMDes secara langsung di tingkat desa.
Dengan langkah ini, Pemkab Karawang menargetkan agar BUMDes tidak hanya menjadi pelengkap administrasi desa, melainkan bisa tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi lokal mendukung ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mengelola potensi desa dengan cara yang profesional dan berkelanjutan.
“Desa harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan punya daya saing. Dan ini bukan hanya harapan, tapi target yang bisa dicapai lewat kerja sama semua pihak,” pungkas Syaefulloh.*(red)
