KARAWANG, KANALKARAWANG.COM – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan malpraktik di RS Hastien belum mencapai kesimpulan akhir. Ia memastikan, proses pembahasan masih terus berjalan melalui sejumlah tahapan dan mekanisme resmi yang berlaku.
Rapat yang sebelumnya sempat diwarnai ketegangan itu, menurut Endang, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memfasilitasi masyarakat mencari kejelasan atas permasalahan publik.
“DPRD dengan kewenangannya sebagai representasi masyarakat bisa mengundang siapa pun dan memfasilitasi antara masyarakat dengan pihak-pihak atau subjek hukum lain yang memang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).
Endang menilai, dinamika yang muncul dalam rapat tersebut seharusnya dijadikan bahan evaluasi, terutama bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap implementasi Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
“Dinas Kesehatan sebagai eksekutor dalam perda itu harus benar-benar memahami penyelenggaraan kesehatan, termasuk mengikuti dinamika aturan yang terus berubah,” katanya.
Terkait dugaan malpraktik yang tengah disorot publik, Endang memastikan bahwa proses audit internal dan komite medik masih berlangsung. DPRD, katanya, akan menunggu hasil resmi dari lembaga terkait sebelum mengambil sikap.
“Ini belum final, masih ada tahapan-tahapan. Nanti Kementerian Kesehatan yang akan memberikan legal opinion atau opini hukum atas kejadian ini,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar seluruh pihak menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, RDP sebaiknya digelar di ruang rapat reguler agar suasana lebih tertib dan sesuai tata tertib DPRD.
“Saya berharap ke depan rapat dikembalikan ke ruang biasa. Karena dinamika rapat harus tetap mengikuti tata tertib DPRD. Pemimpin rapat berhak menghentikan, menutup, atau mengatur jalannya pembahasan,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Endang menyebut DPRD akan kembali mengundang pihak-pihak terkait untuk memperdalam pembahasan. Bila diperlukan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga akan dilibatkan guna memperkuat hasil akhir.
“Kami akan cari waktu yang tepat untuk mengundang para pihak. Bila perlu, Dinas Kesehatan Provinsi juga dilibatkan agar hasilnya lebih objektif,” pungkasnya.(jabbar)
