KARAWANG, KANALKARAWANG.COM – Pemerintah Kabupaten Karawang dipastikan menghadapi tantangan besar jelang tahun anggaran 2026. Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah turun drastis, dengan Karawang kehilangan alokasi hampir Rp800 miliar.
Meski begitu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa program-program prioritas tetap akan berjalan. Untuk mengatasi badai fiskal ini, ia menyiapkan langkah efisiensi anggaran sekaligus reformasi struktur organisasi perangkat daerah (OPD).
“Saya tidak mau program prioritas seperti Rutilahu, Karawang Cerdas, infrastruktur, hingga UHC terhenti hanya karena kita kehilangan dana pusat. UHC saja butuh anggaran sekitar Rp310 miliar. Jadi, saya sudah instruksikan Pak Sekda untuk mulai menghitung dan mengkaji kemungkinan penggabungan dinas. Yang tadinya empat, bisa jadi dua. Termasuk kepala seksi juga akan dirampingkan,” tegas Aep, Rabu 1 Oktober 2025
Menurutnya, efisiensi anggaran difokuskan pada pos belanja pegawai. Skema penggabungan dinas hingga unit kerja di level kepala bagian dan kepala seksi akan mulai diterapkan pada 2026.
“Saya tahu ini tidak populer. Tapi ini jalan yang harus ditempuh. Kalau tidak, kita akan kesulitan menjalankan program-program penting,” ujarnya.
Aep menambahkan, Pemkab tidak serta-merta akan membebani masyarakat dengan kenaikan pajak. Ia memastikan, tidak ada kenaikan pajak untuk masyarakat umum pada tahun berjalan. Namun, untuk sektor industri kemungkinan akan ada penyesuaian.
“Kalau pun ada kenaikan pajak industri, maksimal di angka 30 persen. Itu pun kami masih kaji secara mendalam,” jelasnya.
Untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), Pemkab Karawang akan menggali sejumlah potensi, mulai dari pajak reklame, pajak kendaraan industri berpelat T, hingga penarikan retribusi atas pengambilan air bawah tanah oleh perusahaan.
“Saya akan turun langsung ke lapangan, cek perusahaan-perusahaan yang ambil air tanah. Kita juga koordinasi dengan Bapenda dan Datun soal perusahaan-perusahaan yang menunggak kewajiban,” kata Aep.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula direncanakan didanai APBD, kini akan ditanggung pemerintah pusat. Anggaran daerah yang tadinya disiapkan untuk MBG dialihkan ke program penanganan stunting, khususnya untuk penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa telur secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Aep juga memberi perhatian khusus pada pembangunan wilayah utara Karawang, salah satunya Tanjung Baru di Kecamatan Cilamaya Kulon yang sempat dikenal sebagai destinasi wisata.
“Kita sudah bangun hampir 5 kilometer jalan di sana. Itu murni dari APBD, tidak ada bantuan provinsi atau pusat. Harapan saya, daerah utara bisa kembali hidup, masyarakatnya punya penghasilan,” ungkapnya.
Meski anggaran daerah tertekan, Pemkab Karawang memastikan program sosial tetap menjadi prioritas. Jumlah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ditambah dari 2.000 unit menjadi 2.500 unit. Program Universal Health Coverage (UHC) tetap dijalankan, pembangunan sekolah dianggarkan lebih dari Rp100 miliar, serta perlindungan sosial untuk buruh, nelayan, petani, termasuk asuransi sawah.
“Saya tidak mau belanja langsung dipotong, apalagi untuk pendidikan dan kesehatan. Ini prioritas utama. Kita lanjutkan jaminan ketenagakerjaan untuk petani, buruh, nelayan. Walaupun anggarannya mungkin tidak bisa 100 persen karena pusat juga mengurangi, tapi tetap kita jalankan,” pungkasnya.(jbr)
